Legislator Dorong Pemerintah Respons Cepat Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Samudra Pasifik

20-05-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah untuk serius dalam merespons rencana Pemerintah Jepang yang akan melakukan pembuangan limbah nuklir Fukushima ke laut. Pasalnya, hal ini juga akan mengancam peraian Indonesia yakni lingkungan wilayah Samudra Pasifik. 

 

"Kalau pemerintah Jepang benar-benar akan membuang limbah nuklir, ini akan memberikan resiko, dan juga bencana ekologis bagi dunia. Tentu saja, ini akan berdampak sangat serius terhadap perairan Indonesia,” ujar Luluk dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Sabtu (20/5/2023). 

 

Luluk khawatir, dampak dari pembuangan limbah nuklir tersebut menimbulkan dampak negatif terutama pada jangka panjang.  "Yang harus kita pahami bahwa, radiasi dan juga dampak dari limbah nuklir ini bisa berlangsung jangka panjang, jadi ini akan mengakibatkan situasi yang sangat buruk, bahkan di tahun-tahun yang akan panjang itu," ucapnya. 

 

Untuk itu, menurutnya Indonesia harus segera secepat mungkin menyatakan sikap menolak rencana pemerintah Jepang tersebut. Serta perlu mengambil bagian penting untuk menggalang kekuatan dari negara Pasifik lainnya. “Demikian juga negara-negara di luar Pasifik agar menolak atau menentang rencana pemerintah Jepang,” ucap Politisi Fraksi PKB itu. 

 

Diketahui Pemerintah Jepang berencana melepaskan air limbah yang telah diolah, dengan menyatakan bahwa air limbah tersebut memenuhi standar keamanan internasional. Kemudian merasa langkah tersebut diperlukan karena kurangnya ruang penyimpanan untuk air terkontaminasi. 

 

Namun, masyarakat nasional dan internasional tetap tidak yakin, dan protes terhadap rencana tersebut dan telah melakukan protes sejak rencana tersebut diumumkan. Pada 13 April 2023, warga Jepang di seluruh negeri berkumpul kembali untuk memprotes keputusan pemerintah yang ingin melepaskan air limbah radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...